Austin Ranney menyatakan, budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
Menurut Rusadi Sumintapura, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
Menurut Dennis Kavanagh, kebudayaan politik adalah sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap dimana sistem politik itu berlangsung. Adapun obyek-obyek politik mencakup bagian dari sistem politik, seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai-partai politik, dan kelompok-kelompok organisasi, pandangan-pandangan individual sendiri sebagai pelaku-pelaku politik dan pandangannya terhadap warga masyarakat lain.
Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik beberapa batasan mengenai budaya politik, yaitu:
• konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan.
• hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik adalah komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik.
• budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu.
Komponen Budaya Politik
Budaya politik berada dalam lingkungan psikologis. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.
Ranney menyatakan bahwa budaya politik memiliki 2 komponen utama, yaitu orientasi kognitif dan orientasi afektif. Sementara itu, Almond dan Verba menyatakan ada 3 komponen budaya politik, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif.
Orientasi kognitif adalah berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya.
Orientasi afektif adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
Orientasi kognitif adalah keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
Tipe-Tipe Budaya Politik
1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan
• Budaya Politik Militan
Dalam budaya politik militan, perbedaan tidak dianggap sebagai suatu keuntungan untuk menemukan alternatif terbaik, tetapi dipandang sebagai suatu kejahatan dan tantangan. Jika terjadi suatu kesalahan, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan solusinya.
• Budaya Politik Toleransi
Dalam budaya politik toleransi, pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari kesepakatan yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.
2. Berdasarkan Sikap Terhadap Tradisi dan Perubahan
• Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut
Budaya politik ini memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap sudah sempurna dan tak dapat diubah. Kesetiaan absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan untuk tumbuhnya tradisi baru
• Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif
Budaya politik ini biasanya bersifat terbuka dan menerima apa saja yang dianggap berharga. Budaya ini dapat memikirkan kembali tradisi sesuai dengan perkembangan zaman.
Berdasarkan perkembangan di masyarakat, Gabriel A. Almond membagi budaya politik menjadi tiga, yaitu:
• Budaya politik parokial, karena masyarakatnya kadang tidak merasa sebagai warga negara. Masyarakat seperti ini lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Mereka tidak menaruh perhatian pada sistem politik, dan jarang membicarakan tentang sistem politik.
• Budaya politik subyek, masyarakatnya memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi hanya terlibat secara pasif. Mereka kurang nyaman jika membicarakan masalah politik.
• Budaya politik partisipan, masyarakatnya berperan aktif dalam politik. Budaya partisipan merupakan lahan subur bagi demokrasi. Masyarakat merasa perlu untuk terlibat dalam proses politik negaranya, mereka menyelesaikan suatu masalah politik karena mereka setidaknya merasa memiliki kekuatan politik. Tipe budaya politik paling ideal bagi masyarakat demokratis.
Pada kenyataannya, tidak ada satu masyarakat pun yang mengadopsi satu budaya, oleh karena itu Almond dan Verba menggolongkan campuran budaya itu menjadi tiga, yaitu budaya politik subyek-parokial, subyek-partisipan, dan parokial partisipan.
Sub Cultural
Orientasi-orientasi kebudayaan politik dari kelompok masyarakat yang berbeda dapat membuahkan kebudayaan dan interaksi berbeda yang disebut dengan subkultural. Ada beberapa hal penting mengenai kebudayaan dari sudut pandang sub kultural.
Pertama, budaya elit melawan budaya massa, contohnya pada masa awal liberalisme. Dalam masa itu terjadi jurang pemisah antara golongan elit dan golongan dari rakyat biasa, sehingga mengakibatkan pola kebudayaan politik yang berbeda
Kedua, bagaimana suatu generasi menciptakan suatu budaya politik. Perubahan budaya dapat mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, karena mereka sensitif terhadap masalah sosial.
Ketiga, adanya pembagian di kalangan elit politik. Hal ini terjadi karena setiap elit politik mempunyai ideologi berbeda, dan ini dapat menyebabkan terjadinya perpecahan serta tidak adanya kerjasama.
Terakhir, partai politik dinilai mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap suatu kebudayaan politik, karena dalam sebuah partai politik terdapat suatu wadah untuk menampung kepentingan, latar belakang, maupun sebuah masalah yang sama pada sekelompok orang. Selain itu partai juga mempunyai peranan yaitu sebagai aspirasi masyarakat dalam kepentingan politik, sehingga partai politik memiliki kepekaan pada masalah-masalah politik yang dialami oleh rakyat.
Political Cleavages
Perpecahan politik mengacu pada keadaan dalam sistem politik yang terpecah, dimana kesetiaan masyarakat terhadap sistem politik sudah tidak utuh. Sosiolog Seymour Lipset melihat perpecahan politik dalam sistem demokrasi sebagai variabel penjelas sistem yang sedang berlangsung, selama partai-partai politik berlaku sesuai aturan.
Perpecahan bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan kekayaan dan pendapatan, suku dan agama, kota dan desa atau kedaerahan, atau antara warna kulit atau golongan, perbedaan pendapat, serta keyakinan atau kepentingan. Konflik sosial dapat meningkat apabila faktor-faktor tersebut saling memperkuat satu sama lain sedangkan dari anggota-anggota kelompok yang saling tumpang tindih akan dapat mengurangi konflik. Dalam negara demokratis partai-partai politik mengembangkan konsensus melalui penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh perpecahan-perpecahan sosial secara damai.
Political Pluralism
Pluralisme secara umum diartikan sebagai pengakuan terhadap keragaman. Dalam The Oxford English Dictionary disebutkan, bahwa pluralisme ini dipahami sebagai suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis dan mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga, suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik.
Dalam masyarakat otoriter atau oligarki, kekuasaan terkonsentrasi dan keputusan dibuat oleh sedikit wakil. Sebaliknya dalam masyarakat pluralis, kekuasaan dan pembuatan keputusan jauh lebih rumit. Hal ini diakui karena hasilnya ditentukan oleh partisipan yang lebih beragam dan komitmen yang besar dari anggota masyarakatnya. Sebagai contoh, beberapa hal yang perlu ada dalam hidup bersama dan situasi pluralisme ialah sebuah firma, badan politik dan ekonomi.
Dapat ditegaskan bahwa adanya proses keputusan yang pluralistik merupakan faktor terbesar dari perkembangan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat justru meningkatkan kesejahteraan manusia, sebagai contohnya, produktivitas yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan medis yang lebih baik. Pluralisme juga berimplikasi pada hak individu untuk menentukan kebenaran universal bagi dirinya sendiri.
Civic Culture
Budaya warganegara (civic culture) adalah istilah dari Almond dan Verba tentang hubungan antara tingkah laku politik dan sosial yang menjadi sangat krusial dalam suksesnya proses demokrasi modern. Budaya warga negara menurut Almond dan Verba adalah sebuah budaya pluralistik dan berdasarkan pada komunikasi dan persuasi, yang mengizinkan terjadinya perubahan tapi tetap mengaturnya. Hasil dari penelitian Almond dan Verba, istilah civic culture memiliki fokus yang lebih sempit budaya pada umumnya, dan berhubungan dengan sikap budaya (culture attitudes).
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan, budaya politik merujuk pada orientasi semua anggota sistem politik. Lalu subkultur yang menjadi budaya khusus yang mengacu pada unsur-unsur dalam budaya politik pada umumnya. Perpecahan politik dapat terjadi apabila ada faktor-faktor penyebabnya. Pluralisme politik yang mengakui adanya keberagaman dan hak-hak kelompok dan individu dalam berpolitik, kebebasan dan persamaan menjadi esensi dari demokrasi. kemudian ada “civic culture” yang memiliki fokus yang lebih sempit daripada subjek yang lebih besar dari budaya pada umumnya.
1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan
• Budaya Politik Militan
Dalam budaya politik militan, perbedaan tidak dianggap sebagai suatu keuntungan untuk menemukan alternatif terbaik, tetapi dipandang sebagai suatu kejahatan dan tantangan. Jika terjadi suatu kesalahan, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan solusinya.
• Budaya Politik Toleransi
Dalam budaya politik toleransi, pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari kesepakatan yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.
2. Berdasarkan Sikap Terhadap Tradisi dan Perubahan
• Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut
Budaya politik ini memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap sudah sempurna dan tak dapat diubah. Kesetiaan absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan untuk tumbuhnya tradisi baru
• Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif
Budaya politik ini biasanya bersifat terbuka dan menerima apa saja yang dianggap berharga. Budaya ini dapat memikirkan kembali tradisi sesuai dengan perkembangan zaman.
Berdasarkan perkembangan di masyarakat, Gabriel A. Almond membagi budaya politik menjadi tiga, yaitu:
• Budaya politik parokial, karena masyarakatnya kadang tidak merasa sebagai warga negara. Masyarakat seperti ini lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Mereka tidak menaruh perhatian pada sistem politik, dan jarang membicarakan tentang sistem politik.
• Budaya politik subyek, masyarakatnya memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi hanya terlibat secara pasif. Mereka kurang nyaman jika membicarakan masalah politik.
• Budaya politik partisipan, masyarakatnya berperan aktif dalam politik. Budaya partisipan merupakan lahan subur bagi demokrasi. Masyarakat merasa perlu untuk terlibat dalam proses politik negaranya, mereka menyelesaikan suatu masalah politik karena mereka setidaknya merasa memiliki kekuatan politik. Tipe budaya politik paling ideal bagi masyarakat demokratis.
Pada kenyataannya, tidak ada satu masyarakat pun yang mengadopsi satu budaya, oleh karena itu Almond dan Verba menggolongkan campuran budaya itu menjadi tiga, yaitu budaya politik subyek-parokial, subyek-partisipan, dan parokial partisipan.
Sub Cultural
Orientasi-orientasi kebudayaan politik dari kelompok masyarakat yang berbeda dapat membuahkan kebudayaan dan interaksi berbeda yang disebut dengan subkultural. Ada beberapa hal penting mengenai kebudayaan dari sudut pandang sub kultural.
Pertama, budaya elit melawan budaya massa, contohnya pada masa awal liberalisme. Dalam masa itu terjadi jurang pemisah antara golongan elit dan golongan dari rakyat biasa, sehingga mengakibatkan pola kebudayaan politik yang berbeda
Kedua, bagaimana suatu generasi menciptakan suatu budaya politik. Perubahan budaya dapat mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, karena mereka sensitif terhadap masalah sosial.
Ketiga, adanya pembagian di kalangan elit politik. Hal ini terjadi karena setiap elit politik mempunyai ideologi berbeda, dan ini dapat menyebabkan terjadinya perpecahan serta tidak adanya kerjasama.
Terakhir, partai politik dinilai mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap suatu kebudayaan politik, karena dalam sebuah partai politik terdapat suatu wadah untuk menampung kepentingan, latar belakang, maupun sebuah masalah yang sama pada sekelompok orang. Selain itu partai juga mempunyai peranan yaitu sebagai aspirasi masyarakat dalam kepentingan politik, sehingga partai politik memiliki kepekaan pada masalah-masalah politik yang dialami oleh rakyat.
Political Cleavages
Perpecahan politik mengacu pada keadaan dalam sistem politik yang terpecah, dimana kesetiaan masyarakat terhadap sistem politik sudah tidak utuh. Sosiolog Seymour Lipset melihat perpecahan politik dalam sistem demokrasi sebagai variabel penjelas sistem yang sedang berlangsung, selama partai-partai politik berlaku sesuai aturan.
Perpecahan bisa ditimbulkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan kekayaan dan pendapatan, suku dan agama, kota dan desa atau kedaerahan, atau antara warna kulit atau golongan, perbedaan pendapat, serta keyakinan atau kepentingan. Konflik sosial dapat meningkat apabila faktor-faktor tersebut saling memperkuat satu sama lain sedangkan dari anggota-anggota kelompok yang saling tumpang tindih akan dapat mengurangi konflik. Dalam negara demokratis partai-partai politik mengembangkan konsensus melalui penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh perpecahan-perpecahan sosial secara damai.
Political Pluralism
Pluralisme secara umum diartikan sebagai pengakuan terhadap keragaman. Dalam The Oxford English Dictionary disebutkan, bahwa pluralisme ini dipahami sebagai suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitis dan mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga, suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik.
Dalam masyarakat otoriter atau oligarki, kekuasaan terkonsentrasi dan keputusan dibuat oleh sedikit wakil. Sebaliknya dalam masyarakat pluralis, kekuasaan dan pembuatan keputusan jauh lebih rumit. Hal ini diakui karena hasilnya ditentukan oleh partisipan yang lebih beragam dan komitmen yang besar dari anggota masyarakatnya. Sebagai contoh, beberapa hal yang perlu ada dalam hidup bersama dan situasi pluralisme ialah sebuah firma, badan politik dan ekonomi.
Dapat ditegaskan bahwa adanya proses keputusan yang pluralistik merupakan faktor terbesar dari perkembangan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat justru meningkatkan kesejahteraan manusia, sebagai contohnya, produktivitas yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi serta kemajuan medis yang lebih baik. Pluralisme juga berimplikasi pada hak individu untuk menentukan kebenaran universal bagi dirinya sendiri.
Civic Culture
Budaya warganegara (civic culture) adalah istilah dari Almond dan Verba tentang hubungan antara tingkah laku politik dan sosial yang menjadi sangat krusial dalam suksesnya proses demokrasi modern. Budaya warga negara menurut Almond dan Verba adalah sebuah budaya pluralistik dan berdasarkan pada komunikasi dan persuasi, yang mengizinkan terjadinya perubahan tapi tetap mengaturnya. Hasil dari penelitian Almond dan Verba, istilah civic culture memiliki fokus yang lebih sempit budaya pada umumnya, dan berhubungan dengan sikap budaya (culture attitudes).
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan, budaya politik merujuk pada orientasi semua anggota sistem politik. Lalu subkultur yang menjadi budaya khusus yang mengacu pada unsur-unsur dalam budaya politik pada umumnya. Perpecahan politik dapat terjadi apabila ada faktor-faktor penyebabnya. Pluralisme politik yang mengakui adanya keberagaman dan hak-hak kelompok dan individu dalam berpolitik, kebebasan dan persamaan menjadi esensi dari demokrasi. kemudian ada “civic culture” yang memiliki fokus yang lebih sempit daripada subjek yang lebih besar dari budaya pada umumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar,kritik dan saran anda,akan membantu dalam memperbaiki blog ini.terima kasih...